JAKARTA: Kinerja industri manufaktur nasional dikhawatirkan semakin tertekan di tengah krisis ekonomi.

Tekanan tersebut terjadi menyusul rencana implementasi perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean dengan sejumlah negara yang dijadwalkan ditandatangani tahun ini.

Pemberlakuan skema perjanjian perdagangan bebas tersebut dapat membuat volume impor produk manufaktur dari negara-negara yang terlibat di dalamnya melonjak tajam, mengingat hambatan berupa tarif bea masuk (BM) sejumlah barang dipangkas menjadi 0%-5%.

Peningkatan impor tersebut berpotensi menekan kinerja industri manufaktur di dalam negeri yang sejak terjadi krisis likuiditas terus mengalami penurunan daya saing akibat dililit berbagai faktor seperti keterbatasan modal kerja, beban biaya ekonomi tinggi dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS yang membuat harga bahan baku impor menjadi semakin mahal.

Dengan analisis tersebut, Departemen Perindustrian mendesak Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menunda implementasi FTA bilateral dan multilateral minimum selama 1 atau 2 tahun, untuk memberi kesempatkan kepada industri manufaktur nasional memperkuat daya saing dan posisinya di pasar domestik.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Depperin Dedi Mulyadi menjelaskan penundaan implementasi FTA sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko dampak krisis keuangan dunia yang mulai menekan pertumbuhan industri dan kinerja ekspor.

Pada tahun ini, setidaknya terdapat dua perjanjian perdagangan bebas-di mana Indonesia terlibat di dalamnya-yang akan mulai diberlakukan yakni FTA Asean-Selandia Baru+Australia dan FTA Asean-India. Kedua kerja sama FTA itu dijadwalkan ditandatangani pada Maret atau April 2009.

Negosiasi ulang

Dedy menilai Depdag perlu menegosiasikan ulang pembahasan skema FTA guna melindungi pasar domestik. “Dalam kondisi krisis, setiap negara cenderung memperkuat pasar nasional masing-masing. Indonesia semestinya juga melakukan langkah yang sama,” paparnya, kemarin.

Menurut dia, dampak langsung dari FTA adalah penurunan tarif BM komoditas/produk yang telah disepakati. “Nah dalam kondisi krisis seperti ini, kalau BM diturunkan dikhawatirkan produk lokal akan kalah bersaing. Ini mesti dicermati,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan tidak akan menunda pelaksanaan FTA dengan beberapa negara kendati implementasi penurunan tarif dalam program harmonisasi tarif BM atas 324 pos tarif diundur 2010.

Menurut Mendag, penundaan penurunan BM dalam program harmonisasi tarif tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerja sama FTA yang akan ditandatangani Indonesia.

Penundaan program harmonisasi tarif BM ini semata-mata sebagai langkah pengamanan pasar dan industri dalam negeri dari serbuan barang impor. “Tadinya [harmonisasi tarif] akan dilakukan pada tahun ini, tetapi ditunda sampai tahun depan. Ini kan kondisinya sedang krisis,” ujar Mari. (Bisnis, 29 Januari).

Ketika dikonfirmasi, Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Depdag Gusmardi Bustami mengatakan usulan penundaan kerja sama FTA itu tidak pernah dibicarakan dengan Depdag. “Saya belum pernah dengar,” katanya.

Sumber : Bisnis